Ganjil. Begitu fenomena yang terlihat dari kebijakan pemberhentian sementara impor daging dari Selandia Baru, yang hanya berumur 4 hari. Seperti analogi tempe: pagi kedelai, sore jadi tempe.
“Sudah saatnya Departemen Pertanian sedikit berwibawa. Membuat kebijakan itu harus dengan pertimbangan. Tidak asal terbit dan cabut semaunya sendiri,” kata satu pengusaha peternakan nasional kepada Bisnis dengan nada gemas.
Di sesi Outreach Working Lunch pada KTT G-8 di Toyako, Hokkaido awal bulan ini, menjadi ajang bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya memastikan keamanan pangan.
Menurut Kepala Negara, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan peneliti perlu diperkuat sehingga tidak terjadi krisis pangan.
Tahun 2007, tak diragukan lagi, merupakan salah satu tahun terproduktif-di antara sepuluh tahun periode krisis-bagi banyak perusahaan di Indonesia. Tidak heran apabila kinerja perekonomian nasional terkatrol karenanya.
Tak pelak, 2007 seakan menjadi penutup lembaran satu dekade kepedihan bangsa Indonesia akibat krisis multidimensi yang mendera sejak akhir 1997 silam. Membaiknya perekonomian nasional ini tentu saja menimbulkan trickle down effect bagi bergulirnya iklim bisnis secara meyakinkan, kendati cenderung volatile.
Di negara mana pun di dunia ini, hutan a.l. harus dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Siapa pun pengelola hutan itu, misalnya, masyarakat di sekitar hutan, harus menikmati manfaatnya dalam ukuran apa saja terutama dalam kepentingan lingkungan dan ekonomi.
Pemerintah sendiri, melalui berbagai aturannya, menegaskan agar pemanfaat hutan-terutama oleh pengusaha dalam bentuk hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri-selain tidak merongrong tata lingkungan, mampu menghidupi warga bangsa yang ada di sekitar hutan.
Sedikitnya 15.000 anggota kontingen, termasuk 8.000 atlet, berkumpul di Stadion Utama Palaran Samarinda, Kalimantan Timur, hari ini menyaksikan pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-XVII oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejak 1977 sampai 1996 Jakarta langganan tuan rumah PON, tetapi itu berubah setelah masa Reformasi. Jawa Timur dan Sumatra Selatan masing-masing menjadi penyelenggara PON XV (2000) dan XVI (2004).
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah gambaran nasib PT Segara Sumber Primadaya, pengelola PLTU Cilacap berkapasitas 2×300 MW.
Akibat kesalahan spesifikasi turbin, PT Segara Sumber Primadaya harus menanggung kerugian US$28,4 juta per tahun. Tidak itu saja, perusahaan itu harus terjerat masalah finansial, termasuk telat membayar utang batu bara ke PT Adaro Indonesia.
